Melawan Kepribadian Korporasi Lewat Konstitusi

Matthew Charles Cardinale

ATLANTA, Georgia (IPS) – ADA gerakan nasional yang tengah berkembang untuk mengajukan amandemen ke-28 konstitusi Amerika Serikat untuk mengatasi masalah pengeluaran korporasi tanpa batas dalam pemilu, kendati kelompok kerja yang menangani isu ini masih berkutat pada bunyi amandemen ini.

Salah satunya dilakukan koalisi nasional bernama Move to Amend (MTA) yang dipimpin David Cobb. Kandidat presiden dari Partai Hijau pada 2006 ini telah melakukan tur untuk menyerukan amandemen konstitusi yang “dengan jelas menetapkan bahwa uang bukanlah pidato, korporasi bukanlah orang, semua korporasi tunduk pada peraturan, semua sumbangan kampanye akan dibuka, dan (yang) memungkinkan tak ada celah,” menurut situs MTA.

Namun mengajukan amandemen konstitusi adalah pekerjaan menakutkan. Ia perlu dukungan duapertiga anggota Parlemen dan Senat AS, dan kemudian ratifikasi tigaperempat dari 50 legislatif negara bagian.

Menurut Cobb, butuh waktu sekitar 10 tahun untuk membangun gerakan akar-rumput demi keberhasilan lobi pemberlakuan amandemen itu. Tapi dia yakin pada akhirnya itu bisa tercapai.

“Ada banyak pekerjaan, tapi begitu juga Gerakan Hak-Hak Sipil, begitu juga hak pilih perempuan,” kata Cobb kepada IPS.

“Sekelompok kecil elit yang berkuasa telah membajak satu dari beberapa institusi di negeri ini –media dan partai politik. Ada budaya korporasi dan karenanya kita harus mengubah struktur kekuasaan. Satu-satunya cara yang kita mengerti adalah membangun gerakan massa multirasial,” katanya.

“Move to Amend merupakan sebuah koalisi yang muncul bersama secara khusus untuk bekerja bersama-sama (mengakhiri) kepribadian korporasi (corporate personhood). Kami punya 258.000 orang yang berpartisipasi dengan kami secara khusus dalam proyek ini. Ada segudang pekerjaan yang sedang berjalan, dan itu menyatu.”

Upaya mengamandemen konstitusi AS sebagian merupakan reaksi terhadap putusan Mahkamah Agung  yang kontroversial dalam perkara Citizens United (kelompok advokasi dari sayap kanan yang didanai korporaasi) vs Komisi Pemilu Federal 2010. Putusan itu menyatakan bahwa amandemen pertama konstitusi AS, tentang kebebasan berbicara, melarang pemerintah membatasi pengeluaran politik yang bersifat tak terikat oleh korporasi dan serikat pekerja.

Dalam putusan tersebut, korporasi pada dasarnya dipandang memiliki hak sama seperti orang, sehingga menciptakan istilah kepribadian perusahaan.

Para aktivis menggelar demonstrasi di seluruh negeri awal bulan ini untuk memprotes acara peringatan kemenangan Citizens United ke-3.

Data pemilu nasional 2012 mulai menyingkap jumlah pengeluaran dalam pemilu yang tak pernah terjadi sebelumnya, yakni sekitar enam milyar dolar. Sebagian besar pengeluaran tak bisa dilacak karena fenomena baru yang disebut SuperPACs, komite-komite aksi politik yang secara harfiah berarti tak ada batas berapa banyak uang yang bisa mereka belanjakan, serta korporasi bayangan yang dibikin untuk tujuan tunggal menyalurkan uang dalam pemilu.

Salah satu strategi pengorganisasian yang dilakukan MTA dan kelompok lain untuk mendukung amandemen konstitusional ialah memenangi kursi komisi dan dewan lokal di tingkat kota dan kabupaten.

Menurut situs MTA, setidaknya ada 183 resolusi pemerintah kota, 19 peraturan daerah, dan tiga resolusi di tingkat negara bagian di Hawaii, Montana, dan Vermont yang menggolkan pelarangan kepribadian korporasi.

Selain itu, ada 79 resolusi lokal dan 10 resolusi negara bagian yang juga ikut meloloskan, kendati MTA menganggapnya resolusi parsial karena mereka sama sekali tak mengarah pada isu hak-hak konstitusional korporasi.

Yang terbaru, pada 22 Januari, dewan kota di Conway, Arkansas, meloloskan sebuah resolusi dengan dukungan bulat.

MTA sendiri merupakan koalisi dari ratusan organisasi dan punya lusinan cabang di kota-kota di seluruh AS.

Organisasi lain yang menggarap isu ini secara nasional adalah United for the People, yang juga sebuah koalisi dan punya banyak cabang. Selain itu ada Free Speech for the People, People for the American Way, dan Public Citizen.

Ada perselisihan pendapat antara anggota kongres dan sejumlah kelompok advokasi soal bunyi amandemen konstitusi yang mesti diajukan.

Setidaknya enam anggota kongres yang berbeda mengajukan legislasi tahun 2011 untuk mengamandemen konstitusi melalui satu atau lain cara yang mengarah pada masalah pengeluaran korporasi tanpa batas dalam pemilu AS.

Sementara beberapa organisasi berbeda mendukung versi yang berbeda atas RUU itu. Misalnya, Free Speech for the People mendukung usulan Edwards dan McGovern. People for the American Way mendukung usulan Udall. Dan Public Citizen mendukung usulan Deutch, yang jadi rekan di Parlemen untuk usulan Sanders di Senat.

MTA mengajukan lewat situsnya tentang apa yang diyakininya merupakan versi terkuat dari usulan amandemen, menambahkan, “Ini adalah keyakinan kami bahwa kita perlu berjalan pada asumsi sekali Amandemen dikeluarkan Kongres, kita takkan memiliki kesempatan lain. Jadi kita HARUS melakukannya dengan benar.”

“Saya menangani banyak isu. Ketika Anda menelusuri hingga sampai ke puncak setiap isu, Anda menghadapi tembok aliansi kotor antara uang, kepentingan korporasi, dan politisi,” ujar Stacey Hopkins, yang memimpin United for the People Georgia dan pengurus dewan untuk MoveOn Atlanta, kepada IPS.

“Saya aktif melakukan pendaftaran pemilih, dan kami tahu kelompok duit kotor membekingi upaya menekan pemilih di seluruh negeri,” kata Hopkins.

“Kami juga tahu kelompok-kelompok yang membekingi upaya mencabut Pasal Lima dari Voting Rights Act [yang memberikan hak bagi warga kulit putih untuk memberikan suara dalam pemilu], dan sebagai seorang Amerika keturunan Afrika, ini sesuatu yang saya sikapi secara personal,” ujar Hopkins.*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik