Jim Lobe
WASHINGTON (IPS) – NEGARA berkembang kehilangan hampir satu trilyun dolar AS pada 2010 akibat korupsi, penggelapan pajak, dan kejahatan keuangan lain yang tak melibatkan transaksi tunai, menurut laporan terbaru Integritas Keuangan Global (GFI) yang dirilis awal pekan ini.
Kelompok riset dan advokasi berusia enam tahun ini menyatakan korupsi keuangan global telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir meski sejumlah negara dan organisasi nonpemerintah berupaya mengekangnya.
Ditemukan arus keuangan ilegal yang merugikan negara-negara berkembang sebesar 859 milyar dolar pada 2010, tahun terakhir berdasarkan data perdagangan dan lainnya yang dikumpulkan terutama oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Jumlah itu kurang lebih 10 kali lipat dari sekira 88 milyar dolar yang diberikan kepada negara-negara berkembang dalam bantuan pembangunan pemerintah (ODA) pada tahun yang sama.
“Artinya, untuk setiap satu dolar dalam bantuan pembangunan ekonomi ke negara-negara berkembang, 10 dolar lenyap lewat aliran ilegal tersebut,” catat GFI.
Tapi ekonom terkemuka dan salah satu penulis laporan itu, Dev Kar, menekankan perkiraan terbaru itu hampir pasti terlalu rendah dari jumlah total arus keuangan ilegal, sebagian karena tak memasukkan transaksi tunai dan karena ia berdasarkan pada metodologi baru yang lebih konservatif ketimbang ukuran yang dipakai GFI tahun lalu.
Metode terakhir memperkirakan negara-negara berkembang kehilangan sekitar 1,14 trilyun dolar melalui transaksi ilegal pada 2010.
“Perkiraan yang diberikan tiap metodologi masih mungkin sangat konservatif, karena tak menyertakan kesalahan harga (mispricing) dalam jasa perdagangan, kesalahan harga dalam faktur perdagangan yang sama, transaksi hawala (dilakukan secara lisan tanpa ada pencatatan) dan kesepakatan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah besar,” menurut Kar, yang sebelumnya menjabat ekonom senior IMF.
“Ini berarti banyak proses perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan kegiatan kriminal lain, yang sering dilakukan secara tunai, tak masuk dalam perkiraan itu,” tambahnya.
Laporan 80 halaman berjudul “Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2001-2010” itu menemukan China menelan kerugian paling besar akibat arus keuangan ilegal –rerata tahunan sekira 274 milyar dolar selama dekade pertama abad ini– atau 2,74 trilyun dolar dari 2001 hingga 2010, dan 420,36 milyar dolar pada 2010.
Posisi berikutnya: Meksiko, Malaysia, Arab Saudi, dan Rusia. Meksiko kehilangan rerata tahunan 47,6 milyar dolar dan 51,2 milyar dolar pada 2010. Malaysia rerata 28,5 milyar dolar tapi melambung 64,38 milyar dolar untuk tahun 2010 saja. Arab Saudi rerata tahunan 21 milyar dolar dan 38,2 milyar dolar pada 2010. Sementara Rusia rerata 15,2 milyar dolar dan 43,6 milyar dolar pada 2010.
Negara lain dalam peringkat 10 besar untuk tahun 2010 termasuk Iraq (22,2 milyar dolar), Nigeria (19,66 milyar dolar), Kosta Rika (17,51 milyar dolar), Filipina (16,62 milyar dolar), dan Thailand (12,37 milyar dolar).
Sementara sebagian besar yang paling terpukul adalah negara-negara berpenghasilan menengah, atau bahkan negara berpenghasilan tinggi seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, beberapa negara paling miskin juga menjadi korban. Selain Nigeria dan Filipina, Sudan (8,58 milyar dolar) dan Etiopia (5,64 milyar dolar) juga mengalami kehilangan terbesar pada 2010. Adapun India berada di peringkat kedelapan dengan kerugian rerata tahunan selama satu dekade 12,3 milyar dolar.
“Jumlah amat besar dari uang kotor terus mengalir dari negara-negara berkembang ke negara-negara surga bebas pajak di lepas pantai dan bank-bank negara maju,” ujar direktur GFI, Raymond Baker.
“Sangat jelas: ekonomi negara berkembang lebih banyak kehilangan darah dan uang pada saat negara-negara kaya dan miskin berjuang memacu pertumbuhan ekonomi. Laporan ini harus jadi seruan segera kepada para pemimpin dunia bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasi arus keuangan yang berbahaya ini.”
Laporan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian global terhadap korupsi sebagai hambatan pembangunan. Korupsi –dan ancamannya terhadap Partai Komunis yang sekian lama berkuasa– adalah tema pokok pada Kongres Nasional ke-18 di China bulan lalu, yang mengantar pergantian kekuasan kepada presiden baru, Xi Jinping.
Gerakan antikorupsi akar rumput di Rusia telah mendorong tindakan keras, berbeda dari India yang meraih sorotan nasional. Sementara itu lembaga-lembaga donor tradisional kian meningkatkan syarat-syarat dalam bantuan mereka tentang seberapa tinggi komitmen pemerintah penerima bantuan memberantas korupsi para pejabat.
Menurut laporan GFI, “perdagangan dengan memanfaatkan mispricing” menyumbang sebagian besar arus ilegal dari negara-negara berkembang selama dekade terakhir.
Misalnya, ketika seorang eksportir di sebuah negara berkembang menjual barang senilai dua juta dolar ke perusahaan asing dengan harga 1,5 juta dolar, eksportir itu mungkin minta tambahan setengah juta dolar yang ditempatkan di rekening pribadi di luar negeri untuk menghindari pajak.
Sebaliknya, perusahaan bisa impor di atas harga normal dan juga mengatur agar hasil ilegal itu disimpan di luar negeri.
Transfer gelap bisa juga dilakukan melalui bentuk-bentuk serupa korupsi, termasuk suap, upeti, serta pencurian langsung, menurut laporan.
Selama 2001-2010, laporan itu menaksir negara-negara berkembang rugi rerata tahunan sekira 586 milyar dolar akibat arus transaksi ilegal –atau total 5,86 trilyun dolar selama dekade terakhir.
Dalam dolar, arus ilegal meningkat secara riil dengan rerata tahunan sekitar 8,6 persen kendati terjadi krisis keuangan global pada akhir 2008. Kenaikan terjadi di tiap kawasan berkembang, dengan Timur Tengah dan Afrika Utara berada di puncak (26,3 persen rerata tahunan), diikuti Sub-Sahara Afrika (23,8 persen).
Kenaikan rerata tahunan untuk Asia, yang menyumbang sekira 61 persen dari total transaksi ilegal dari negara-negara berkembang, mencapai hampir delapan persen. Adapun Amerika Latin dan Karibia, kenaikannya terendah: 2,65 persen.
Laporan terbaru itu tak menelusuri transkasi tunai yang jauh lebih sulit dilacak. Dalam laporan sebelumnya, GFI memperkirakan perdagangan narkoba, yang paling sering dilakukan secara tunai, menghasilkan keuntungan tahunan sekitar 320 milyar dolar di negara berkembang dan negara maju.
Industri ilegal lain –pemalsuan barang dan mata uang– menghasilkan 250 milyar dolar per tahun, meski umumnya kurang bergantung pada transaksi tunai, menurut GFI. Penerimaan dari perdagangan manusia lintas-negara sekira 31,6 milyar dolar per tahun.
Untuk mengatasi masalah transaksi keuangan ilegal, laporan itu menyerukan, di antara langkah-langkah lain, penerapan konvensi baru dan undang-undang yang menuntut identifikasi pemilik semua rekening bank dan surat berharga dan “pemilik semua korporasi, trust, dan yayasan sebenarnya” saat didirikan.
Ia juga mendesak reformasi bea cukai dan protokol perdagangan untuk lebih mendeteksi perdagangan dengan memanfaatkan mispricing. Selain itu, korporasi multinasional harus diwajibkan melaporkan semua penjualan, keuntungan, dan pembayaran pajak dari negara ke negara.
Selain itu, informasi pajak rekening pribadi dan bisnis harus secara otomatis dilaporkan antarnegara, menurut laporan.*
Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik
WASHINGTON (IPS) – NEGARA berkembang kehilangan hampir satu trilyun dolar AS pada 2010 akibat korupsi, penggelapan pajak, dan kejahatan keuangan lain yang tak melibatkan transaksi tunai, menurut laporan terbaru Integritas Keuangan Global (GFI) yang dirilis awal pekan ini.
Kelompok riset dan advokasi berusia enam tahun ini menyatakan korupsi keuangan global telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir meski sejumlah negara dan organisasi nonpemerintah berupaya mengekangnya.
Ditemukan arus keuangan ilegal yang merugikan negara-negara berkembang sebesar 859 milyar dolar pada 2010, tahun terakhir berdasarkan data perdagangan dan lainnya yang dikumpulkan terutama oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Jumlah itu kurang lebih 10 kali lipat dari sekira 88 milyar dolar yang diberikan kepada negara-negara berkembang dalam bantuan pembangunan pemerintah (ODA) pada tahun yang sama.
“Artinya, untuk setiap satu dolar dalam bantuan pembangunan ekonomi ke negara-negara berkembang, 10 dolar lenyap lewat aliran ilegal tersebut,” catat GFI.
Tapi ekonom terkemuka dan salah satu penulis laporan itu, Dev Kar, menekankan perkiraan terbaru itu hampir pasti terlalu rendah dari jumlah total arus keuangan ilegal, sebagian karena tak memasukkan transaksi tunai dan karena ia berdasarkan pada metodologi baru yang lebih konservatif ketimbang ukuran yang dipakai GFI tahun lalu.
Metode terakhir memperkirakan negara-negara berkembang kehilangan sekitar 1,14 trilyun dolar melalui transaksi ilegal pada 2010.
“Perkiraan yang diberikan tiap metodologi masih mungkin sangat konservatif, karena tak menyertakan kesalahan harga (mispricing) dalam jasa perdagangan, kesalahan harga dalam faktur perdagangan yang sama, transaksi hawala (dilakukan secara lisan tanpa ada pencatatan) dan kesepakatan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah besar,” menurut Kar, yang sebelumnya menjabat ekonom senior IMF.
“Ini berarti banyak proses perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan kegiatan kriminal lain, yang sering dilakukan secara tunai, tak masuk dalam perkiraan itu,” tambahnya.
Laporan 80 halaman berjudul “Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2001-2010” itu menemukan China menelan kerugian paling besar akibat arus keuangan ilegal –rerata tahunan sekira 274 milyar dolar selama dekade pertama abad ini– atau 2,74 trilyun dolar dari 2001 hingga 2010, dan 420,36 milyar dolar pada 2010.
Posisi berikutnya: Meksiko, Malaysia, Arab Saudi, dan Rusia. Meksiko kehilangan rerata tahunan 47,6 milyar dolar dan 51,2 milyar dolar pada 2010. Malaysia rerata 28,5 milyar dolar tapi melambung 64,38 milyar dolar untuk tahun 2010 saja. Arab Saudi rerata tahunan 21 milyar dolar dan 38,2 milyar dolar pada 2010. Sementara Rusia rerata 15,2 milyar dolar dan 43,6 milyar dolar pada 2010.
Negara lain dalam peringkat 10 besar untuk tahun 2010 termasuk Iraq (22,2 milyar dolar), Nigeria (19,66 milyar dolar), Kosta Rika (17,51 milyar dolar), Filipina (16,62 milyar dolar), dan Thailand (12,37 milyar dolar).
Sementara sebagian besar yang paling terpukul adalah negara-negara berpenghasilan menengah, atau bahkan negara berpenghasilan tinggi seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, beberapa negara paling miskin juga menjadi korban. Selain Nigeria dan Filipina, Sudan (8,58 milyar dolar) dan Etiopia (5,64 milyar dolar) juga mengalami kehilangan terbesar pada 2010. Adapun India berada di peringkat kedelapan dengan kerugian rerata tahunan selama satu dekade 12,3 milyar dolar.
“Jumlah amat besar dari uang kotor terus mengalir dari negara-negara berkembang ke negara-negara surga bebas pajak di lepas pantai dan bank-bank negara maju,” ujar direktur GFI, Raymond Baker.
“Sangat jelas: ekonomi negara berkembang lebih banyak kehilangan darah dan uang pada saat negara-negara kaya dan miskin berjuang memacu pertumbuhan ekonomi. Laporan ini harus jadi seruan segera kepada para pemimpin dunia bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasi arus keuangan yang berbahaya ini.”
Laporan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian global terhadap korupsi sebagai hambatan pembangunan. Korupsi –dan ancamannya terhadap Partai Komunis yang sekian lama berkuasa– adalah tema pokok pada Kongres Nasional ke-18 di China bulan lalu, yang mengantar pergantian kekuasan kepada presiden baru, Xi Jinping.
Gerakan antikorupsi akar rumput di Rusia telah mendorong tindakan keras, berbeda dari India yang meraih sorotan nasional. Sementara itu lembaga-lembaga donor tradisional kian meningkatkan syarat-syarat dalam bantuan mereka tentang seberapa tinggi komitmen pemerintah penerima bantuan memberantas korupsi para pejabat.
Menurut laporan GFI, “perdagangan dengan memanfaatkan mispricing” menyumbang sebagian besar arus ilegal dari negara-negara berkembang selama dekade terakhir.
Misalnya, ketika seorang eksportir di sebuah negara berkembang menjual barang senilai dua juta dolar ke perusahaan asing dengan harga 1,5 juta dolar, eksportir itu mungkin minta tambahan setengah juta dolar yang ditempatkan di rekening pribadi di luar negeri untuk menghindari pajak.
Sebaliknya, perusahaan bisa impor di atas harga normal dan juga mengatur agar hasil ilegal itu disimpan di luar negeri.
Transfer gelap bisa juga dilakukan melalui bentuk-bentuk serupa korupsi, termasuk suap, upeti, serta pencurian langsung, menurut laporan.
Selama 2001-2010, laporan itu menaksir negara-negara berkembang rugi rerata tahunan sekira 586 milyar dolar akibat arus transaksi ilegal –atau total 5,86 trilyun dolar selama dekade terakhir.
Dalam dolar, arus ilegal meningkat secara riil dengan rerata tahunan sekitar 8,6 persen kendati terjadi krisis keuangan global pada akhir 2008. Kenaikan terjadi di tiap kawasan berkembang, dengan Timur Tengah dan Afrika Utara berada di puncak (26,3 persen rerata tahunan), diikuti Sub-Sahara Afrika (23,8 persen).
Kenaikan rerata tahunan untuk Asia, yang menyumbang sekira 61 persen dari total transaksi ilegal dari negara-negara berkembang, mencapai hampir delapan persen. Adapun Amerika Latin dan Karibia, kenaikannya terendah: 2,65 persen.
Laporan terbaru itu tak menelusuri transkasi tunai yang jauh lebih sulit dilacak. Dalam laporan sebelumnya, GFI memperkirakan perdagangan narkoba, yang paling sering dilakukan secara tunai, menghasilkan keuntungan tahunan sekitar 320 milyar dolar di negara berkembang dan negara maju.
Industri ilegal lain –pemalsuan barang dan mata uang– menghasilkan 250 milyar dolar per tahun, meski umumnya kurang bergantung pada transaksi tunai, menurut GFI. Penerimaan dari perdagangan manusia lintas-negara sekira 31,6 milyar dolar per tahun.
Untuk mengatasi masalah transaksi keuangan ilegal, laporan itu menyerukan, di antara langkah-langkah lain, penerapan konvensi baru dan undang-undang yang menuntut identifikasi pemilik semua rekening bank dan surat berharga dan “pemilik semua korporasi, trust, dan yayasan sebenarnya” saat didirikan.
Ia juga mendesak reformasi bea cukai dan protokol perdagangan untuk lebih mendeteksi perdagangan dengan memanfaatkan mispricing. Selain itu, korporasi multinasional harus diwajibkan melaporkan semua penjualan, keuntungan, dan pembayaran pajak dari negara ke negara.
Selain itu, informasi pajak rekening pribadi dan bisnis harus secara otomatis dilaporkan antarnegara, menurut laporan.*
Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !