Upaya PBB Perangi “Agen Kebencian”

Thalif Deen

PBB (IPS) – DI TENGAH pasang-surut intoleransi rasial dan agama di seluruh dunia –termasuk xenofobia, anti-Semit, dan Islamofobia– Aliansi Peradaban PBB (UNAOC) akan bertemu di Wina, ibukota Austria, akhir pekan ini untuk memperkuat hubungan lintas-kultural di sebuah dunia yang digambarkan sebagai “ketimpangan yang mencemaskan.”

Di era informasi yang saling terkoneksi, ujar Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, “kita mungkin tak dapat mencegah setiap agen kebencian di setiap sudut dunia.”

“Tapi kita bisa membangun jembatan yang cukup kokoh guna menghadapi kekuatan-kekuatan ini,” tambahnya.

Dan tugas membangun jembatan ini adalah salah satu tanggung jawab utama UNAOC, yang akan menghelat Forum Global Kelima yang bertujuan “Mempromosikan Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab dalam Keberagaman dan Dialog.”

Keempat Forum Global sebelumnya digelar di Madrid, Spanyol (2008), Istanbul, Turki (2009), Rio de Janeiro, Brazil (2010), dan Doha, Qatar (2011).

Forum Wina, dijadwalkan berlangsung 27-28 Februari, untuk kali pertama akan dipimpin Perwakilan Tinggi UNAOC yang baru, Nassir Abdulaziz Al-Nasser dari Qatar, mantan ketua Dewan Umum PBB dan ketua Dewan Direktur sindikasi berita Inter Press Service (IPS).

Ditanya tentang cara paling efektif mengobati malaise yang berkembang, Direktur UNAOC Matthew Hodes berkata intoleransi dan diskriminasi sudah jadi bagian dari pengalaman manusia yang menyedihkan dan tak bisa diterima, dan mungkin tak pernah bisa benar-benar diberantas.

“Apa yang dapat dilakukan komunitas internasional, apa yang telah dan akan terus dilakukan badan-badan PBB ialah terus berjuang melawan momok ini,” ujarnya.

Apakah dengan menerapkan standar melalui instrumen-instrumen internasional, liputan yang berhati-hati atas pelanggaran standar ini, atau upaya proaktif terkait rekonsiliasi, “Kita semua punya peran untuk bermain dalam pertempuran itu,” tambahnya.

Sementara itu, penyebaran kejahatan berdasarkan kebencian (hate crimes) juga dikaitkan dengan liputan sensasional oleh media berita internasional.

Ketika PBB memperingati Hari Perdamaian Internasional September tahun lalu, perayaan itu dirusak oleh berita amarah yang meluas di dunia Islam, perang saudara berdarah yang berlanjut di Suria, bom bunuh diri di Iraq dan Afghanistan, serta demonstrasi kekerasan di Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh terhadap sebuah video yang mengejek Nabi Muhammad.

Dalam sambutannya, sekjen PBB mewanti-wanti bahwa dunia sedang menghadapi protes dan kekerasan global untuk merespon upaya bodoh lain yang menyebarkan fanatisme dan pertumpahan darah.

Namun dia juga menohok media. Di dunia sekarang, katanya, suara paling keras cenderung mendapatkan mikropon.

“Fokus kamera televisi pada kelompok marjinal yang ekstrem. Kaum ekstemis mudah mendapatkan publisitas dengan api fanastime mereka,” ujarnya.

Navi Pillay, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, sama tak senangnya dengan liputan media saat dia berkata, cara terbaik mengatasi provokasi, termasuk intoleransi agama, ialah mengabaikannya. Namun media sadar berita tidak.

Ditanya apakah pers berkontribusi terhadap kondisi kejahatan berdasarkan kebencian saat ini melalui sensasionalisme dalam liputannya, Hodes menjawab: “Masyarakat di dunia yang paling bebas adalah juga masyarakat dengan media yang paling tak terbelenggu.”

Dia menekankan, mereka yang bekerja di media harus menegakkan standar profesional di masing-masing negara, yang jika diikuti akan memastikan liputan yang bertanggung jawab.

“Dan mari diperjelas: saat saya bicara tentang liputan yang berhati-hati atas pelanggaran, saya bicara bukan hanya pegawai sipil internasional tapi juga media,” tambahnya.

Hodes berkata, media memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman publik tentang isu-isu sensitif, termasuk intoleransi agama, migrasi, dan keberagaman.

Semua faktor ini dapat berkontribusi mempertentangkan masyarakat.

“UNAOC mencoba mengatasi tantangan ini dengan rutin mengundang para editor, pemilik, dan pakar media demi membangun suatu kerangka dialog yang mengarah pada rekomendasi kongkret,” ujar Hodes. “Dan kami bermaksud mengatur sebuah pertemuan seputar agama dan intoleransi agama di tahun mendatang.”

Ditanya soal usulan konvensi internasional melawan Islamofobia, salah satu intoleransi agama yang paling luas, dia berkata: “Kendati saya takkan mengomentari konvensi tertentu yang diusulkan, itu jelas bahwa agenda ketakutan mengakar di sebagian dunia.”

Namun itu tak bisa dipakai untuk membenarkan penghinaan terhadap semua agama atau pengikutnya, ujar dia.

“Islamofobia merupakan gejala nyata di tempat-tempat tertentu dan harus ditangani,” kata Hodes.

Sebuah konsep makalah, yang disusun bersama oleh Sekretariat UNAOC dan Kementerian Federal Australia untuk Eropa dan Urusan Internasional, yang akan dibahas pada Forum Wina, akan fokus pada bagaimana kepemimpinan yang bertanggung jawab mampu membuat perbedaan dalam tiga isu utama berikut:

Pertama, mendukung, melindungi, dan memenuhi secara penuh hak-hak kebebasan beragama dalam konteks pluralisme agama, yang mencakup tak hanya keberagaman yang lebih besar, tapi juga persepsi akan keberagaman dan pola interaksi baru di antara kelompok-kelompok agama.

Kedua, pluralisme media dan ragam isi media serta kontribusi mereka guna mendorong debat publik, demokrasi, dan kesadaran akan perbedaan pendapat.

Ketiga, membentuk narasi baru soal migrasi, integrasi, dan mobilitas dalam ekonomi global.*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik