Israel Beri Izin Perusahaan Energi Cheney-Linke

Jim Lobe

WASHINGTON (IPS) – ADA sebuah sumber baru potensial terkait perseteruan antara Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu: Israel dilaporkan memberikan perusahaan energi AS dengan koneksi politik sangat besar guna mengeksplorasi minyak dan gas di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan.

Perusahaan itu merupakan anak perusahaan lokal dari Genie Energy Ltd, yang berbasis di New Jersey. Anggota Dewan Penasihat Strategis dari anak perusahaan lainnya, Genie Oil and Gas, antara lain mantan Wakil Presiden Dick Cheney, raja media Rupert Murdoch, dan mantan politisi Republika Jim Courter.

Nama-nama lain termasuk manajer investasi terkemuka, seperti Jacob Rothschild, pemimpin kelompok J. Rothschild, dan Michael Steinhardt, penyumbang utama untuk misi-misi Yahudi dan Zionis, khususnya Birthright Israel, program multijuta dolar untuk memulangkan pemuda-pemuda Yahudi yang bertebaran di mana-mana ke Israel.

Pemberian lisensi oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Air Israel, yang mula-mula diberitakan Dow Jones pada Kamis lalu, muncul di tengah kecamuk perang sipil di Suriah, yang menuntut pengembalian Dataran Tinggi Golan sejak Israel mengambilnya pada Perang Arab-Israel 1967.

Ia juga muncul sebulan sebelum Obama dijadwalkan melakukan kunjungan pertamanya ke Israel sebagai presiden.

Beberapa analis di Washington membandingkan langkah itu dengan pengumuman pemerintahan Netanyahu sebelumnya soal pembangunan permukiman baru di Tepi Barat atau Yerusalem Timur –pada malam maupun selama pertemuan dengan para pejabat tinggi AS– yang berkontribusi terhadap ketegangan terselubung di antara kedua pemimpin negara itu.

Pemerintah AS tetap bungkam tentang langkah Israel pada Jumat lalu, membatasi diri dengan mengeluarkan pernyataan singkat oleh Departemen Luar Negeri, yang menyatakan mengetahui tentang lisensi itu dari laporan media.

“Kami bermaksud membahas masalah ini dengan pemerintah Israel,” demikian pernyataan pers tersebut.

“Saya takkan terkejut jika ini adalah bagian dari rencana Netanyahu untuk memberi tekanan tambahan pada AS, seperti yang dia lakukan pada Presiden Obama di masa lalu,” ujar Charles Ebinger, pakar energi dan Timur Tengah dari Brookings Institutions. “Dia terus mengubah fakta-fakta di lapangan melalui perluasan permukiman dan sekarang ini di Golan.

“Dia terus mengambil langkah-langkah itu, tak peduli terhadap Palestina atau Suriah. Ini kian mempersulit bagi Arab untuk datang ke meja perundingan,” tambahnya. “Ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan bertentangan dengan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB.”

“Langkah itu mungkin tak bermaksud memprovokasi Amerika Serikat dari depan mata,” ujar Paul Pillar, mantan analis jempolan Timur Tengah dari Badan Intelijen AS (CIA), “tapi muncul hanya sebulan sebelum Presiden Obama dijadwalkan mengunjungi Israel, itu menunjukkan sekali lagi bahwa pemerintahan Netanyahu jelas tak terganggu untuk melakukan hal tersebut.”

“Israel mungkin mengantisipasi pergantian rezim (Presiden Bashar Al-)Assad dengan penguasa baru Suriah, yang akan mendorong lebih keras pengembalian Dataran Tinggi Golan. Ide itu dari perspektif Israel akan berusaha memperkuat klaimnya atas wilayah tersebut, dengan menciptakan lebih banyak fakta bukan hanya mengenai tanah tapi juga bawah tanah,” ujarnya kepada IPS melalui email.

Berbeda dengan Yerusalem Timur, Israel tak berusaha “mencaplok” Dataran Tinggi Golan, kendati pada 1981 hukum dan pemerintah Israel mengakui wilayah tersebut –suatu langkah yang dinyatakan “batal demi hukum” oleh Dewan Keamanan PBB. AS, yang beberapa kali coba menengahi kesepakatan perdamaian antara Suriah dan Israel, tak pernah mengakui pendudukan negara Yahudi di sana.

Dataran Tinggi Golan, di mana pemerintah Israel mengatakan siap mengembalikannya ke Damaskus dengan syarat-syarat tertentu, saat ini dihuni 32 perkampungan Yahudi dengan jumlah penduduk sekitar 20.000 jiwa.

Pada 2008, Turki dilaporkan nyaris memediasi kesepakatan damai antara Israel dan Suriah, termasuk pengembalian Dataran Tinggi Golan, tapi upaya itu berantakan saat Israel melancarkan operasi militer “Menuang Timah” (Cast Lead) di Gaza akhir tahun itu.

Meski perang sipil bergejolak di Suriah, pertempuran antara pasukan Assad dan kelompok pemberontak hanya sesekali melintasi perbatasan di wilayah yang dikuasai Israel.

Beberapa analis berkata, langkah itu tampaknya dirancang sebagian untuk mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi di wilayah Suriah.

Pemerintah Israel menolak pengajuan izin pengeboran di masa lalu karena menghindari ketegangan dengan Damaskus, menurut satu sumber yang banyak tahu tentang isu tersebut, yang menolak namanya disebutkan.

“Dengan tidak adanya pemerintahan yang berjalan efektif di Damaskus, saya menduga mereka berpikir tak ada salahnya maju duluan,” ujarnya.

Seorang aktivis anti-Assad terkemuka yang tinggal di AS, Huam Aldairi, mengatakan heran dengan langkah Israel itu dan bertanya: “Bagaimana mungkin memberi lisensi pengeboran di wilayah pendudukan?”

Aldairi, yang pernah menjabat ketua Dewan National Suriah seksi AS dan kini wakil ketua oposisi Dewan Suku di Koalisi Nasional, berkata langkah itu “hanya akan membantu tujuan mendukung Assad melawan revolusi.”

“Saya sesungguhnya berpikir bahwa itu adalah hal sangat negatif untuk dilakukan saat ini,” katanya kepada IPS dalam suatu wawancara di mana dia menekankan bahwa dia bicara dalam kapasitas pribadi.

“Anda hanya mengagitasi rakyat Suriah. Pada titik ini, mereka takkan terlalu khawatir tentang hal itu, tapi dalam jangka panjang, harus ada resolusi damai mengenai Dataran Tinggi Golan. Menurut pengakuan mereka sendiri, pemerintah Israel mengatakan itu wilayah pendudukan. Jadi mengapa mereka menanamkan investasi jutaan dolar di wilayah pendudukan?”

Lisensi tersebut, yang dilaporkan ditentang masyarakat pemukim yang terkena dampak lingkungan di antara alasan lain, akan mengizinkan Genie Israel Oil and Gas Ltd melakukan pengeboran eksplorasi di sebagian besar daerah selatan Dataran Tinggi Golan.

Genie, yang memegang lisensi eksplorasi di daerah Shfela, Asia Tengah, lewat anak perusahaan Israel lainnya, Israel Energy Initiatives (IEI), dan perusahaan patungan dengan Total dari Prancis untuk memproduksi serpih minyak di negara bagian Colorado, AS, menyatakan pihaknya yakin bagian selatan Golan mengandung “jumlah signifikan minyak dan gas konvensional dalam bentuk relatif padat.”

Tak jelas apakah persetujuan lisensi itu dipengaruhi kekuatan dan simpati politik dari anggota Dewan Penasihat Strategis, seperti Cheney yang merupakan pendukung setia pemerintah sayap kanan Isarel selama menjabat wakil presiden AS dari 2001 hingga 2009.

Mogul media Murdoch, yang antara lain menguasi jaringan Fox News dan Wall Street Journal, juga pendukung yang dapat diandalkan bagi posisi Partai Likud pimpinan Netanyahu selama 15 tahun terakhir, dan terutama sejak 9/11. Hingga dia menjualnya beberapa tahun lalu, Murdoch juga membiayai Weekly Standard, sebuah jurnal neokonservatif garis keras, milik William Kristol.

Steinhardt menyediakan dana utama bagi Yayasan untuk Pembela Demokrasi (FDD), sebuah kelompok lobi yang dikenal menganjurkan kebijakan agresif atau suka perang (hawkish) dan pandangannya seirisan dengan Partai Likud, sejak dibentuk hanya beberapa hari setelah 9/11 hingga setidaknya pada 2008, menurut catatan pajak.

Seperti halnya Cheney dan terbitan-terbitan AS milik Murdoch, FDD memperjuangan invasi Iraq dan, dalam beberapa tahun terakhir, berperan penting dalam merancang dan melobi sanksi keras terhadap Iran.

Dia juga ikut mendirikan dan menyumbang jutaan dolar untuk Birthright Israel, sebuah program yang memberikan biaya perjalanan ditanggung penuh selama 10 hari ke Israel bagi puluhan ribu pemuda Yahudi dari seluruh dunia saban tahun. Dalam satu wawancara dengan jurnalis AS Max Blumenthal pada rapat akbar di Israel tahun lalu, Steinhardt bersikeras bahwa “tak ada rakyat Palestina.”*

*Blog Jim Lobe soal kebijakan luarnegeri AS dapat dibaca di http://www.lobelog.com

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik