Dampak Ketegangan AS-Rusia bagi Perundingan Nuklir

Thalif Deen

PBB (IPS) – MENINGKATNYA ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Rusia, yang dipicu pemberian suaka sementara untuk Edward Snowden, pembocor dokumen rahasia AS, yang kini bersembunyi di Moskow, mengancam rusaknya hubungan antara kedua negara adidaya itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan keputusan AS pekan lalu untuk membatalkan pertemuan puncak antara Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dijadwalkan berlangsung di Moskow pada awal September, beberapa isu politik sensitif juga terkena dampak negatif. Termasuk perang sipil di Suriah, program nuklir Iran, dan usulan pengurangan senjata nuklir.

Rusia, bersama China, telah memveto resolusi Dewan Keamanan yang diusung empat negara Barat dan AS untuk menghukum Suriah –dan kemungkinan masa depan sanksi PBB atas Damaskus menjadi kabur.

“Hubungan politik yang tegang antara AS dan Rusia akan membuat Dewan Keamanan menjadi tidak bersatu,” ujar seorang diplomat Asia, yang enggan disebutkan namanya.

Pada saat yang sama, dia menekankan, konferensi Jenewa mengenai Suriah yang tak menentu jadi dampak ikutan.

Meningkatnya konfrontasi antara kedua negara adidaya itu juga muncul di tengah pertemuan tingkat tinggi kali pertama yang digelar Majelis Umum mengenai pelucutan nuklir yang dijadwalkan 26 September.

Dalam sebuah pidato di Brandenburg Gate di Berlin pada Juni lalu, Obama menyerukan pengurangan drastis senjata nuklir, yang diharapkan jadi agenda pertemuan puncak nuklir yang diusulkan pada 2016.

Tilman A Ruff, wakil kepala International Steering Group dan anggota dewan pengurus International Campaign to Abolish Nuclear Weapons dari Australia, berkata perselihan antara Rusia dan AS mengenai Snowden bisa digunakan AS sebagai dalih untuk memperlambat kemajuan atas pelucutan nuklir.

“Itulah mengapa 184 negara anggota PBB yang tak punya senjata nuklir mesti berhenti jadi sandera sembilan negara bersenjata nuklir,” ujarnya.

Mereka harus memimpin dan mulai merundingkan suatu perjanjian yang melarang senjata nuklir, membuka jalan bagi penghapusannya, ujar Ruff, yang juga associate profesor Nossal Institute for Global Health di University of Melbourne.

Selain lima anggota tetap (P5) Dewan Keamanan, yakni AS, Inggris, Prancis, China, dan Rusia, empat negara bersenjata nuklir yang tak mengakui secara terbuka adalah India, Pakistan, Israel, dan mungkin Korea Utara.

Dr Rebecca Johnson, direktur eksekutif Acronym Institute for Disarmament and Diplomacy, berkata bahwa AS dan Rusia punya terlalu banyak kepentingan bersama yang dipertaruhkan sehingga pemberian suaka sementara Rusia kepada Edward Snowden takkan menggelincirkan mereka.

“Ini takkan kembali ke Perang Dingin,” ujarnya, terdengar kurang pesimis.

Dia menunjukkan bahwa Putin memenjarakan analis nuklir Rusia Igor Sutyagin selama lebih dari 11 tahun, dan seintens upaya AS mencegah bocornya praktik dan kesalahan keamanan dan intelijen.

“Jadi, bahkan sekalipun AS dan Rusia terlibat dalam perseteruan publik mengenai Snowden, kepentingan bilateral mereka akan tetap mempertahankan beberapa jenis hubungan pengurangan senjata,” katanya.

Karena makin banyak negara menyuarakan kekhawatiran akan dampak kemanusiaan dari senjata nuklir, ujar Dr Johnson, Rusia dan AS mungkin akan menunjukkan kuatnya solidaritas P5 dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di PBB, dengan harapan memperkeras seruan melarang senjata nuklir secara global.

Ruff berkata senjata nuklir menimbulkan bahaya mematikan tiada bandingan bagi semua orang, di manapun mereka berada.

Dengan 16.200 (94 persen) dari 17.270 senjata nuklir dunia berada di tangan mereka, Rusia dan AS mengemban tanggungjawab yang berat untuk mengurangi ancaman nyata ini.

“Namun keduanya sedang mengembangkan senjata nuklir baru dan menghabiskan di antara mereka lebih dari 75 milyar dolar per tahun untuk memodernisasi senjata nuklir, indikasi bahwa mereka berencana mempertahankannya tanpa batas,” catat Ruff.

Penghapusan senjata nuklir jadi prioritas global paling mendesak, dan tak boleh tergelincir karena masalah lain, ujar Ruff, yang juga menjabat penasihat kesehatan internasional untuk Palang Merah Australia.*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik