Obat bagi Orang Miskin di Dunia

Martin Khor

MUMBAI (IPS) – SAYA baru-baru ini menghabiskan waktu di Mumbai dengan seorang pria yang bisa dibilang telah melakukan banyak hal ketimbang siapapun di dunia untuk menyelamatkan jutaan nyawa orang dengan AIDS dan penyakit lainnya.

Orang itu, Yusuf Hamied, adalah salah satu pemilik, direktur pelaksana, dan sosok yang menonjol di Cipla, salah satu perusahaan obat generik terbesar di India. Sifatnya sungguh luar biasa. Gagasan dan kata-kata yang mengalir darinya bagai arus deras, bergerak dari satu topik ke topik lain.

Itu tampaknya datang dari kombinasi pemikiran ilmiah yang brilian (dia bergelar PhD ilmu Kimia dari Cambridge), hasrat untuk mengatasi ketidakadilan dan berbuat baik bagi orang-orang melarat, keahlian mengubah gagasan menjadi aksi praktis, dan kemampuan bisnis untuk menangguk laba pada saat yang sama.

Hamied adalah kekuatan pendorong utama bagi ketersediaan obat antiretroviral (AVR) HIV/AIDS yang cukup murah sehingga masyarakat miskin di negara-negara berkembang, terutama di Afrika, dapat mengaksesnya.

Dalam prosesnya, dia serta jejaring aktivis kesehatan dan organisasi internasional mesti menghadapi sistem yang tertanam kuat di mana segelintir korporasi obat-obatan multinasional, didukung hak paten, memonopoli pasar obat-obatan AIDS.

Pengobatan sekali bisa keluar biaya 12.000 hingga 15.000 dolar per pasien saban tahun. Tapi Hamied mengombinasikan tiga ARV dalam satu pil yang disebut triomune, sehingga lebih mudah dan efektif bagi pasien untuk membeli, dan menawarkannya sekira 350 dolar tiap pasien per tahun.

Itu terjadi pada 2001, dan pernyataannya mengelisahkan industri obat-obatan multinasional yang menyebutnya “perompak”. Namun dia juga membangkitkan kegembiraan dan harapan besar di antara pasien AIDS dan kelompok pendukung mereka di seluruh dunia. Bagi mereka, Hamied bak Robin Hood.

Menengok kembali pada 2001, hanya 4.000 warga Afrika yang bisa mendapatkan produk bermerek yang harganya selangit. Tahun lalu, lebih dari delapan juta orang memakai obat generik AIDS, yang harganya sudah turun hingga sekira 85 dolar per pasien per tahun, menurut badan Persatuan Bangsa-Bangsa.

Bukti menunjukkan, sudah banyak nyawa terselamatkan atau hidupnya lebih panjang karena obat-obatan itu, 85 persen di antaranya berasal dari perusahaan-perusahaan India. Tapi, mengingat hampir 40 juta orang di seluruh dunia menderita AIDS, masih banyak yang harus dilakukan.

Hamied kini mengalihkan perhatian ke kanker. Tahun lalu Cipla memangkas harga tiga obat generik antikanker hingga 75 persen. “Waktunya sudah tiba untuk … menyediakan obat-obatan terjangkau untuk kanker, sebagaimana kita lakukan untuk obat AIDS,” ujarnya.

Dalam kasus salah satu obat kanker, sorafenib, produk paten Bayer itu dihargai 5,091 dolar untuk perawatan sebulan, jauh melampauai kemampuan pasien-pasien di India. Perusahaan India lain, Natco, memperoleh lisensi wajib (compulsory licence) obat itu dan menjual versi generiknya seharga 160 dolar, sementara Cipla tahun lalu memotong harga obat versinya menjadi 124 dolar.

Hamied juga melewati ilmu terbaru tentang penyakit lain, dan menggali solusi untuk sejumlah masalah kesehatan.

Ketika saya tanya soal epidemi flu burung yang diantipasi beberapa tahun lalu, penyebaran malaria yang tahan terhadap obat, dan ancaman tuberculosis (TB) yang tahan beragam obat, Hamied menjawabnya dengan usaha, dulu dan sekarang, dengan membuat obat generik terus tersedia.

Dia memberi saya sebuah makalah ilmiah tentang obat tertentu yang menurutnya adalah kesempatan terbaik untuk menangani bentuk-bentuk resisten mematikan dari TB, mengindikasikan dia tengah menjajaki bagaimana memproduksinya.

Cipla kini memproduksi lebih dari 2.000 jenis obat dalam 65 kategori pengobatan, mempekerjakan 20.000 orang, memiliki 34 fasilitas produksi, menjualnya ke 170 negara, dan mereguk laba dengan penjualan tahunan melebihi 1,4 milyar dolar.

Itu menjadikannya jawara generik, didorong semangat nasionalis dan kemandirian Mahatma Gandhi, yang mengunjungi kantor Cipla pada 1939. Dia minta pemiliknya saat itu K.A. Hamied (ayah Yusuf) untuk memulai pembuatan obat-obatan lokal karena minimnya stok obat lantaran perang di Eropa.

Hamied melihat beberapa masalah yang mungkin menabiri masa depan industri India.

Pertama, pengenalan produk paten di India pada 2005, yang sejalan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perusahaan lokal kini membutuhkan lisensi wajib dari pemerintah untuk memproduksi versi generik dari obat-obatan baru yang dipatenkan.

“Prosesnya rumit untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan lisensi wajib untuk setiap obat paten,” katanya. “Apa yang dibutuhkan adalah sistem lisensi wajib otomotis, dengan membayar royalti empat persen kepada pemilik paten.”

Kanada dan India punya sebuah sistem seperti itu di masa lalu, dan hal ini harus diterapkan lagi, karena India dan negara-negara berkembang lainnya takkan mampu memonopoli dan menjangkau harga obat-obatan yang selangit.

Kedua, perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang sedang dinegosiasikan mana beberapa negara berkembang, termasuk India, dengan Eropa atau AS. Hamied menegaskan bahwa FTA memuat ketentuan-ketentuan yang akan menghambat atau menghentikan produksi obat-obatan generik baru di negara-negara yang meneken perjanjian tersebut.

Ketiga, perlunya memproduksi bahan baku farmasi aktif (API), yang merupakan bahan penting dalam obat-obatan. Sementara banyak negara mampu membuat produk jadi dalam bentuk dan dosis yang diperlukan, hanya beberapa negara berkembang (terutama India dan China) yang punya kemampuan membuat API.

Hamied mewanti-wanti bahwa India sudah kekurangan API yang dibutuhkan industrinya, dan sangat bergantung pada impor. “Jika China dan India tak menyediakan API untuk dunia, industri farmasi dunia mungkin ambruk.”

Menurut Hamied, India juga butuh kebijakan harga obat yang lebih baik dan sistem regulasi obat-obatan yang lebih efesien, mengingat ada banyak obat generik baru yang antri mendapat pengesahan (safety clearance) tapi terhambat keputusan yang tertunda-tunda.*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik